"Sejumlah pengadaan dan sosialisasi terpaksa ditunda karena ketiadaan dana,'' kata Wakil Ketua KPU Jatim Divisi Sosialisasi Najib Hamid di Surabaya, Minggu (24/3).
Dana sebesar Rp580 milyar itu belum cair karena Pemprov Jatim tidak kunjung mengeluarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai awal pencairan dana.
''Akibat belum keluarnya NPHD maka semua pengadaan barang untuk keperluan Pilgub belum bisa dilakukan termasuk rencana sosialisasi,'' ujar Najib.
Sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan 30 Maret dipastikan tertunda sebab sosialisasi membutuhkan dana di atas Rp500 juta dan butuh waktu lelang.
Praktis hampir semua kegiatan KPU terkait pilgub Jawa Timur terhenti total karena ketiadaan dana. Bila selama ini ada kegiatan, KPU Jatim mengunakan dana pinjaman atau yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan.
KPU Jatim khawatir bila tidak segera dicairkan pelaksanaan Pilgub Jatim akan keluar dari target yang sudah ditetapkan, persiapan yang dilakukan juga tidak matang.
Dijelaskan, KPU Jatim telah membuat draf dan sudah diberikan ke Gubernur Jatim Soekarwo namun hingga kini belum ditandatangani. ''Begitu ada NPHD langsung jalan semua tahapan,'' tegasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Asisten I Bidang Adminitrasi Umum pemprov Jatim Sukardi mengatakan dana sebenarnya sudah siap dicairkan kapanpun saja.
Bahkan, NPHD yang dipersoalkan sudah tidak ada masalah karena tidak perlu harus ditandatangani Gubernur, cukup asisten saja. ''Sudah kota proses tinggal penyampaian ke KPU,'' ujarnya.
Pihaknya membantah menghambat proses pilgub, namun murni karena pihaknya baru menerima draf dari KPU sehingga butuh proses ke Gubernur Jatim untuk mendapat persetujuan. (FL)
0 komentar:
Posting Komentar